Senin, 26 September 2011

Materi Pancasila


KULIAH I
HAKEKAT PANCASILA BAGI BANGSA INDONESIA
Setiap bangsa yang mengetahui arah dan tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup sesuatu bangsa memandang persoalan yang dihadapinya dan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan dapat dipedomani. Dengan pandangan hidup itu bangsa memiliki pegangan bagaimana ia memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat.
Pandangan hidup sesuatu adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya. Demikianlah, maka pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri, merupakan:
1.     Dasar negara RI yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku.
2.     Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita, memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya.
3.     Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena pancasila memberikan corak yang khas dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.
4.     Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual didalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
5.     Perjanjian luhur rakyat Indonesia oleh wakil-wakil rakyat Indonesia, dimana pancasila telah membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

KULIAH II
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT DAN IDEOLOGI BANGSA
Secara etinoligis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, Phile berarti cinta, Sophia berati kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan.
Mengapa pancasila disebut filsafat? Berikut pendapat ahli sebagai berikut:
Prof. MR. Moh. Yamin
Ajaran pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat.
Soedirman Kartohadiprodjo
Filsafat itu adalah isi jiwa suatu bangsa, maka pancasila dalam filsafat bangsa Indonesia.
Prof. DR. Roeslan Abdulgani
Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai collection ideologis dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa serta tumbuh serta lahir dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.
Pengertian pancasila sebagai sistem filsafat
Filsafat negara kita adalah PANCASILA yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Dengan pancasila sebagai filsafat negara dan bangsa Indonesia kita dapat mencapai tujuan bangsa.
Pancasila sebagai ideologi nasional
Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai kehidupan, yaitu:
·        Bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
·        Bidang sosial dan kebudayaan.
·        Bidang ekonomi.
·        Keagamaan.
Kekuatan ideologi terdiri dati tiga dimensi, menurut DR. Alfian, yaitu:
-         Dimensi realita
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara …… serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat.
-         Dimensi idealisme
Nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dan praktek kehidupan bersama sehari-hari.
-         Dimensi fleksibilitas/ pengembangan
Ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan jati diri yang terkandung dalam rantai dasar.

BUTIR-BUTIR P4
TAP MPR NOMOR II/MPR/1978, yang juga dinamakan EKA PRASETIA PANCAKARSA, memberi petunjuk wujud pengalaman pancasila sebagai berikut:
1.     Sila Ketuhanan Yang Mahaesa
a.     Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
b.     Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
c.  Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
d.     Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2.     Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a.  Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia.
b.     Saling mencintai sesama manusia.
c.      Mengembangkan sikap tenggang rasa.
d.     Tidak semena-mena terhadap orang lain.
e.      Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
f.       Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
g.     Berani membela kebenaran dan keadilan.
h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh ummat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
3.     Sila Persatuan Indonesia
a.     Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
b.     Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
c.      Cinta tanah air dan bangsa.
d.     Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-BHINEKA TUNGGAL IKA.

4.     Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan
a.     Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
b.     Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
c. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
d.     Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
e.      Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
f.     Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g.     Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5.     Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a.     Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
b.     Bersikap adil.
c.      Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
d.     Menghormati hak-hak orang lain.
e.      Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
f.       Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
g.     Tidak bersifat boros.
h.     Tidak bergaya hidup mewah.
i.       Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
j.       Suka bekerja keras.
k.     Menghargai hasil karya orang lain.
l.      Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.




POLA PELAKSANAAN P4
Untuk melaksanakan P4 perlu usaha yang dilakukan secara berencana dan terarah berdasarkan suatu pola. Berdasarkan suatu pola itu diharapkan lebih terarah usaha-usaha:
o   Pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan pancasila.
o   Pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat pancasila.

KULIAH III
PROSES PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN NILAI-NILAI PANCASILA
Pada tanggal 18 agustus 1945 PPKI mengadakan sidang I menghasilkan keputusan sebagai berikut:
a.     Mengesahkan undang-undang dasar.
b.     Memilih :
Ir. Soekarno sebagai presiden RI
Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden RI
c.      Dalam masa peralihan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh komite nasional.

PANCASILA SEBAGAI ETIKA
Pancasila memuat nilai-nilai luhur dan mendalam yang menjadi pandangan hidup dan dasar negara. Nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai tersebut adalah:
1.     Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang secara relatif mutlak.
2.     Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, selanjutnya terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu.
3.     Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan.


KULIAH IV
PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN PANDANGAN LAIN
Ideologi/Iptek
Liberalisme
Komunis
Sosialisme
Pancasila
Polotik/Hukum
-    Demokrasi Liberal
-    Hukum untuk melindungi individu
-    Dalam politik melindungi individu
-  Demokrasi rakyat
-  Berkuasa mutlak pada satu parpol
-  Hukum untuk melanggengkan komunis

-  Demokrasi untuk koletifitas
-  Diutamakan kebersamaan
-  Masyarakat sama dengan negara

-  Demokrasi pancasila
-  Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat
Ekonomi
-    Peran negara kecil
-    Swasta mendominasi
-    Kapitalisme
-    Monopolisme
-    Persaingan bebas
-  Peran negara dominan
-  Demi kolektifitas berarti demi negara
-  Monopolo negara
-  Peran negara ada untuk pemerataan
-  Keadilan distributif yang diutamakan

-  Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli, dll yang merugikan negara
Agama
-    Agama urusan pribadi
-    Bebas beragama
-    Bebas memilih agama
-    Bebas untuk tidak beragama
-  Agama candu masnyarakat
-  Agama harus jauh dari masyarakat
-  Atheis


-  Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan

-  Bebas memilih salah satu agama
-  Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Pandangan terhadap individu dan masyarakat
-    Individu lebih penting dari masyarakat
-  Individu tidak penting
-  Masyarakat tidak penting
-  Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting

-  Masyarakat lebih penting dari individu

-  Individu diakui keberadaannya
-  Masyarakat diakui keberadaannya
-  Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S (selaras, serasi, seimbang)
-  Masyarakat ada karena individu
-  Individu akan punya arti apabila hidup ditengah masyarakat
Ciri khas
-    Penghargaan atas HAM
-    Demokrasi
-    Dalam hukum
-    Menolak dogmanis (mengidolakan)
-    Reaksi terhadap absolutisme
-  Atheisme
-  Dogmatis (mengidolakan)
-  Otoriter
-  Ingkar HAM
-  Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme
-  Kebersamaan
-  Akomodasi
-  Jalan tengah

-  Keselarasan keseimbangan dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pembukaan nilai dasarnya.







LANDASAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL
PANCASILA / FALSAFAH / IDEOLOGI / DASAR NEGARA
LANDASAN IDIIL
UUD 1945
KONSTITUSI NEGARA
LANDASAN KONSTITUSIONAL
WAWASAN NUSANTARA
VISI BANGSA / NEGARA
LANDASAN VISIONAL
KETAHANAN NASIONAL
KONSEPSI BANGSA / NEGARA
LANDASAN KONSEPSIONAL
GBHN
KEBIJAKSANAAN DASAR BANGSA / NEGARA
LANDASAN OPERASIONAL


KULIAH V
PELAKSANAAN P4 DAN PRINSIP UTAMA KEPEMIMPINAN PANCASILA
Sasaran pelaksanaan P4 adalah perorangan, keluarga dan masyarakat baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja. Langkah pertama adalah penataran pegawai RI dan menyebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan berbagai jalur dan penciptaan suasana yang menunjang, antara lain:
1.     Jalur-jalur yang digunakan
a.     Jalur pendidikan
                                                             i.      Keluarga
                                                           ii.      Sekolah
                                                        iii.      Lingkungan
b.     Jalur media massa
c.      Jalur organisasi sosial politik
2.     Penciptaan suasana yang menunjang
a.     Kebijaksanaan pemerintah dan perundang-undangan
b.     Aparatur negara
c.      Kepemimpinan dan pemimpin masyarakat
Dalam TAP MPR No. II/MPR/1978, pedoman P4 itu dinamakan EKAPRASETIA PANCAKARSA. Secara harfiah berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak. Dalam rangka mengamalkan pancasila. Beberapa prinsip utama dari kepemimpinan pancasila itu adalah:
-         ING NGARSO SONG TULODO yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu lewat sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya,
-         ING MADYA MANGUN KARSO yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang orang yang dibimbingnya, dan
-         TUT WURI HANDAYANI yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang yang diasuhnya agar berani berjalan didepan dan sanggup bertanggung jawab

KULIAH VI
PEMBUKAAN UUD 1945, HUBUNGANNYA DENGAN PANCASILA SERTA GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
Pada alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 berbunyi: kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila dirumuskan pada alinea IV pembukaan UUD 1945, suasana kebatinan serta cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain adalah bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Indonesia.
Pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, dan meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan nasional seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Tujuan pembangunan nasional seperti digariskan dalam GBHN sebagai berikut:
1.     Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila
2.     Didalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat
3.     Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis
4.     Dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai

KULIAH VII
POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
Ada empat pokok pikiran yang sifat dan maknanya sangat dalam, yaitu:
1.     Pokok pikiran pertama : negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.     Pokok pikiran kedua : negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3.     Pokok pikiran ketiga : negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
4.     Pokok pikiran keempat : negara berdasar atas Ketuhanan Yang Mahaesa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.
Apabila diperhatikan ke-empat pokok pikiran itu, maka tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari dasar negara pancasila. Ia bebas aktif dari paham ideologis bangsa-bangsa lain di dunia. Paham-paham tersebut adalah:
1.     Paham komunisme yang menghendaki persamaan kelas proletariat yang digambarkan sebagai kaum buruh tani. Paham ini tidak meyakini adanya sang pencipta yang hal tersebut bertentangan dengan paham pancasila
2.     Paham liberalisme yang lebih menonjolkan kebebasan hak individu yang cenderung mengarah pada sikap egosentris yang bertolak belakang dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial
3.     Paham islam fundamentalis yang menghendaki berlakunya syariat Islam di negara RI

KULIAH VIII
Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia memiliki arti bahwa pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita baik hukum maupun moral bangsa Indonesia.
Ada dua hal yang digariskan secara sistematis, yaitu pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tata urutan perundangan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-undang/Perpu, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.
PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI INDONESIA
Demokrasi adalah bentuk kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara.
Tidak semua warga negara dapat terlibat langsung tetapi hanya populus tertentu. Hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil.
Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara:
1.     Pemerintahan monarki : monarki absolut, monarki konstistusional, monarki parlementer
2.     Pemerintahan republik : pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat
Mengenai pemahaman demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila. Ini berarti bahwa :
a.     Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa
b.     Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas pancasila
c.      Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dibidang pemerintah atau politik
d.     Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik menyaratkan pemahaman dan penghajatan nilai-nilai falsafah pancasila
e.      Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengalaman pancasila melalui politik pemerintahan
Falsafah pancasila sesungguhnya tidak hanya mengandung nilai politik, ekonomi, sosial, dan  budaya namun juga mengandung nilai religius.
Menurut Prof. DR. Hazairin SH
Demokrasi pancasila pada dasarnya adalah demokrasi asli Indonesia yang tumbuh dari kesatuan masyarakat adat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, demokrasi berdasarkan hukum adat ini dikembangkan menjadi demokrasi Indonesia sehingga menjadi milik nasional.
Prof. Hazairin menggunakan istilah dikembangkan/ ditingkatkan yang berarti:
1.     Peningkatan status demokrasi adat menjadi demokrasi Indonesia yang bertarafkan Internasional
2.     Peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek kedaerahan, menjadi lebih luas mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, dan keagamaan.
Menurut Sri Soemanti SH
Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial
Menurut Prof. Pamudji MPA
Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi muncul sebagai satu sistem pemerintahan rakyat karena adanya pemerintahan diktator yang otoriter yang membawa akibat buruk bagi rakyat.
Akibat buruk tersebut antara lain:
1.      Penindasan eksploitasi terhadap rakyat, terutama eksploitasi tenaga dan pikiran rakyat sehingga rakyatnya hanya punya kewajiban tanpa hak, sebaliknya penguasa atau pemerintah tampak seolah-olah hanya punya hak tanpa kewajiban
2.      Kondisi kehidupan masyarakat seperti diatas selalu mengakibatkan timbulnya konflik dengan korban yang lebih banyak dipihak rakyat
3.      Kesejahteraan tertumpu pada penguasa, sedangkan rakyat dibiarkan hidup melarat tanpa jaminan masa depan
Dengan demikian demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat, untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur merata secara materiil dan spirituil.

KULIAH IX
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA RI MENURUT UUD 1945
Dalam undang undang dasar 1945 bab X pasal tentang warga negara dan penduduk telah diamanatkan antara lain pada pasal 26, 27, 28, dan pasal 30 sebagai berikut:
1.      Pasal 26
Ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia yang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
Ayat 2 syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang
2.      Pasal 27
Ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Ayat 3 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3.      Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
4.      Pasal 28A s/d pasal 28J mengenai hak asasi manusia
5.      Pasal 29
Ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
6.      Pasal 31
Ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Sistem pendidikan nasional diatur dengan undang-undang No.2 th 1989 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah
7.      Pasal 32 menetapkan bahwa pemerintah menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Siapakah warga negara?
Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah:
-          Orang-orang Indonesia asli
-          Orang-orang bangsa lain (peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab dll) yang bertempat tinggal di Indonesia
-          Yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya
-          Bersikap setia kepada negara kesatuan RI
-          Disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara

KULIAH X
Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya melalui interaksi dan interrelasi dan pembangunan dilingkungan nasionalnya (termasuk lokal dan propinsional), regional serta global. Wawasan nasional harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa yang dipengaruhi oleh tiga faktor:
1.      Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup
2.      Jiwa, tekad dan semangat rakyatnya
3.      Lingkungan strategis
Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya
Beberapa teori paham kekuasaan, antara lain:
1.      Paham Machiavelli (abad XVIII)
Menurut Machivelli sebuah negara akan bertahan, apabila
-          Segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan
-          Politik adu domba (divide et impera) adalah sah
-          Dalam dunia politik disamakan dengan kehidupan binatang, yang kuat pasti dapat bertahan (survival of the fittest)
2.      Paham Jendral Clausewitz (abad XVIII)
Menurut Clausewitz perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Perang adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa
3.      Paham Lenin (abad XIX)
Menurutnya perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Komunisme, perang atau pertumpahan darah atau revolusi diseluruh dunia adalah sah dalam rangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia
Sedangkan teori-teori geopilitik antara lain
1.      Ajaran Frederich Ratzel
-          Dalam hal pertumbuhan negara memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang dan mati
-          Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang)
-          Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus
-          Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan sumber daya alam
-          Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran, dimana yang satu berfokus pada kekuatan di darat dan kekuatan di laut
2.      Ajaran Rudolf Kyellen
-          Negara merupakan suatu bioligis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan rakyatnya dapat berkembang secara bebas
-          Negara merupakan suatu sistem politik/ pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, sosial politik, dan krato politik (politik memerintah)
-          Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya
3.      Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan
Kedua ahli ini mempunyai gagasan wawasan bahari yaitu kekuatan di lautan. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan
4.      Ajaran wawasan nasional Indonesia
Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia
1.      Paham kekuasaan bangsa Indonesia
Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi pancasila menganut paham tentang perang dan damai. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Wawasan nasional bangsa Indonesia, tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme
2.      Geopolitik Indonesia
Paham tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelogi yang memang berbeda dengan archipelogi negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat, laut berperan sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut pemahaman Indonesia, laut adalah penghubung sebagai wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan disebut negara kepulauan
Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
-          Latar belakang pemikiran bedasarkan falsafah pancasila
-          Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara
-          Latar belakang pemikiran aspek sosial dan budaya
-          Latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan bangsa Indonesia
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional
Wawasan nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional
Unsur dasar konsepsi wawasan nusantara
Konsepsi wawasan nusantara terdiri dari tiga unsur dasar: wadah (contour), isi (content), dan tata laku (conduct)
Asas wawasan nusantara adalah:
1.      Kepentingan yang sama
2.      Keadilan yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah usaha dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah
3.      Kejujuran yang berarti keberanian berfikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar
4.      Solidaritas yang berarti diperlukannya rasa setia kawan mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing
5.      Kerja sama berarti adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok dapat tercapai
6.      Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan negara RI
Arah pandang
Wawasan nusantara meliputi arah pandang kedalam dan keluar
-          Arah pandang kedalam
Bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang kedalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin factor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.
-          Arah pandang keluar
Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan nasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional



KULIAH XI
PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan nasional.
Tujuan pembangunan nasional
Tujuan pembangunan nasional, seperti yang digariskan dalam GBHN unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1.      Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila
2.      Didalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat
3.      Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai
4.      Dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, ini berarti:
1.      Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan
2.      Pembangunan merata untuk seluruh masyarakat diseluruh wilayah tanah air
3.      Yang ingin dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula
Asas-asas pembangunan nasional
1.      Asas manfaat ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara
2.      Asas usaha bersama dan kekeluargaan ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan semangat kekeluargaan
3.      Asas demokrasi ialah demokrasi berdasarkan pancasila meliputi bidang politik, sosial dan ekonomi yang dalam menyelesaikan masalah sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah
4.      Asas adil dan merata ialah bahwa hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa sesuai dengan dharma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara
5.      Asas perikehidupan dan keseimbangan yaitu kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan meterian dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan manyarakat, antara perikehidupan darat, laut dan udara serta antara kepentingan nasional dan internasional
6.      Asas kesadaran hukum ialah bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepaha hukum dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum
7.      Asas kepercayaan pada diri sendiri yaitu bahwa pembangunan harus berlandaskan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan bersendikan kepada kepribadian bangsa
Modal dasar dan faktor-faktor dominan
1.      Modal dasar menurut GBHN ada 8 yaitu
a.       Kemerdekaan kedaulatan bangsa Indonesia
b.      Kedudukan generasi Indonesia sepanjang garis katulistiwa, posisinya sebagai wilayah penghubung (06-08 LU; 11-15 LS;94,45 BB; 141,05 BT; jarak utara-selatan ± 1888 KM dan jarak barat-timur ± 5110 KM) luas wilayah ± 5 juta KM2 dengan 17508 pulau, panjang pantai 81000 KM. terletak pada posisi silang antara dua benua dan samudra, iklim tropika serta peranan strategis yang tinggi nilainya
c.       Sumber-sumber kekayaan alam
d.      Jumlah penduduk yang sangat besar (±220 juta orang)
e.       Modal rohaniah dan mental
f.       Modal budaya
g.      Potensi efektif bangsa
h.      Angkatan bersenjata RI dan polri
2.      Faktor dominan
Faktor-faktor dominan menurut GBHN
a.       Faktor demografi (ilmu kependudukan) dan sosial budaya
b.      Faktor geografi (ilmu bumi), hidrografi (ilmu tentang perairan/laut), geologi dan topografi (pemetaan)
c.       Faktor klimatologi (iklim)
d.      Faktor flora (tumbuh-tumbuhan) dan fauna (binatang-binatang)
e.       Faktor kemungkinan pengembangan

KULIAH XII
KETAHANAN NASIONAL
Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17-08-1945, bangsa Indonesia mengalami gejolak dan ancaman baik dari dalam maupun luar negri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
Beberapa gangguan keamanan antara lain:
1.      APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung
-          Membentuk negara pasundan.
-          Raymond Westerling.
2.      DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia)
-          Karto suwiryo membentuk negara islam.
3.      NIT (Negara Indonesia Timur)
-          Andi Aziz di Makasar.
4.      PRRI PERMESTA (Pemerintahan Revolusioner RI dan Perjuangan Semesta)
-          Ahmad Husein mendirikan negara dalam negara.
5.      Ideologi Komunis (1948 & 1965)
6.      OPM (Organisasi Papua Merdeka)
7.      GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
Dalam perjuangan mencapai tujuan bangsa Indonesia memerlukan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang disebut ketahanan nasional yang didasarkan pada pokok-pokok pikiran berikut:
Sebagai salah satu makhluk tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berfikir, akal dan berbagai keterampilan.
Karena itu manusia yang berbudaya akan perlu mengadakan hubungan:
a.       Dengan Tuhan yang disebut agama.
b.      Dengan cita-cita yang disebut ideology.
c.       Dengan kekuatan/kekuasaan yang disebut politik.
d.      Dengan pemenuhan kebutuhan disebut ekonomi.
e.       Dengan manusia disebut social.
f.       Dengan rasa keindahan disebut seni/budaya.
g.      Dengan pemanfaatan alam disebut IPTEK.
h.      Dengan rasa aman disebut pertahanan/ keamanan.
TanNas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
Hakekat TanNas dan konsepsi TanNas Indonesia.
Hakekat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.
Hakekat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.
Asas-asas ketahanan nasional.
Asas-asas TanNas adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai pancasila yang terdiri dari:
1.      Asas kesejahteraan dan keamanan.
2.      Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu.
3.      Asas mawas kedalam dan mawas keluar.
4.      Asas kekeluargaan.
Sifat ketahanan nasional, yaitu:
1.      Mandiri         : TanNas percaya pada kemampuan, keuletan sendiri serta pada keuletan dengan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa.
2.      Dinamis        : TanNas dapat meningkat dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara serta lingkungan strategisnya.
3.      Wibawa.
4.      Konsultasi dan kerjasama.
Dalam ekonomi kerakyatan, dihindari:
1.      Sistem free-fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat.
2.      Sistem etatisme : negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.
3.      Bentuk monopoli : pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kolompok yang merugikan masyarakat dan bertentangan cita-cita keadilan social.

KULIAH XIII
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
Dalam masalah yang populer itulah paradigma berkembang menjadi termonilogi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, maupun dalam pendidikan.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
Negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakekat manusia monopuralis.
Unsur-unsur hakekat manusia monopuralis meliputi susunan kodrat manusia, rohani (jiwa), dan jasmani (raga), sifat kodrat manusia makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk individu berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Mahaesa, maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa (rohani) berupa akal, rasa dan kehendak, aspek rasa, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek ketuhanannya. Pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, IPTEK, serta bidang kehidupan/ agama.
1.      Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK.
Iptek merupakan hasil kreativitas rohani manusia, yaitu aspek akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika). Tujuan yang esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia dan pada hakekatnya terikat oleh nilai. Pancasila menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK.
Sila ketuhanan Yang Mahaesa mengomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irrasonal, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, diciptakan tetapi juga dipertimbangkan manfaatnya.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas, bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah beradab. Pengembangan IPTEK pada hakekatnya bertujuan demi kesejahteraan manusia, bukan untuk kesombongan, kecongkakan dan keserakahan.
Sila persatuan Indonesia, pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa sebagai bagian dari umat manusia.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Setiap ilmuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK.
Sila keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengomplementasikan pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia.
2.      Pancasila sebagai paradigma pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM.
Bahwa pembangunan pada hakekatnya membangun manusia secara lengkap, meliputi seluruh unsur hakekat manusia monopluralis dengan kata lain membangun martabat manusia.
3.      Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik.
Sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak asasi manusia. Kekuasaan negara harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat, oleh karena itu kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat dan bukan kekuasaan perorangan atau kelompok. Dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu para elit politik dan penyelenggara Negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
4.      Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi.
Menurut DR. Mubyarto sistem ekonomi yang akan dikembangkan yaitu sistem ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar menusia menjadi lebih sejahtera, dan menghindari dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia satu dengan lainnya.
5.      Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya.
Dalam pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dalam prinsip etika pancasila pada hakekatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

6.      Pancasila sebagai paradigma pengembangan HANKAM.
Negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya. Atas dasar pengertian itu maka keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga negara. Demi tegaknya integritas seluruh masyarakat diperlukan suatu pertahanan negara, dimana pendukungnya adalah rakyat, aparat keamanan negara, dan aparat penegak hukum negara. Pertahanan dan keamanan Negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya dan terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asas manusia.
7.      Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama.
Di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang, serta daerah lainnya menunjukkan betapa semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di Indonesia. Tuhan menghendaki untuk hidup saling menghormati, karena Tuhan menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan yang kemudian berbangsa-bangsa, berkelompok untuk saling hidup damai yang berkemanusiaan. Kehidupan beragama dalam negara Indonesia dewasa ini harus dikembangkan kearah tercapainya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.

KULIAH XIII
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI
Ketika gelombang gerakan reformasi melanda Indonesia maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan terutama praktek elit politik yang dihinggapi penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme. Para elit politik memanfaatkan gelombang reformasi ini meraih kekuasaan, sehingga banyak terjadi benturan kepentingan politik. Tragedi di Indonesia antara lain terjadi peristiwa amuk massa di Jakarta, Tangerang, Solo, Jawa Timur serta daerah-daerah lainnya. Bahkan tragedi pembersihan etnis terjadi diberbagai daerah antara lain di Dili, Kupang, Ambon, Kalimantan Barat, serta daerah-daerah lainnya.
Kondisi ekonomi semakin memprihatinkan sektor riil sudah tidak berdaya, banyak perusahaan maupun perbankan yang gulung tikar sehingga terjadi PHK. Namun demikian dibalik berbagai keterpurukan bangsa Indonesia tersebut masih tersisa satu keyakinan nilai-nilai yang berakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai pancasila. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara dibawah nilai-nilai pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia.


Gerakan Reformasi
Pada pelaksanaan GBHN 1998, bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia tenggara (South West Asia) sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Praktek pemerintahan dibawah orde baru hanya membawa kebahagiaan semu, ekonomi rakyat menjadi terpuruk, sistem ekonomi menjadi kapitalistik, kekuasaan ekonomi di Indonesia hanya berada pada sebagian kecil penguasa dan konglomerat.
Terlebih lagi merajalelanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dikalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan negara membawa rakyat semakin menderita.
DPR dan MPR menjadi mandul karena sendi-sendi demokrasi telah dijangkit penyakit nepotisme. Sistem politik dikembangkan ke arah sistem birokratik otoritarian atau suatu sistem korporatik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang menuntut adanya reformasi disegala bidang terutama dibidang politik, ekonomi dan hukum. Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya presiden Soeharto pada tanggal 25 Mei 1998.
Gerakan reformasi dan  ideologi pancasila
Reformasi banyak disalahartikan, terbukti maraknya gerakan masyarakat, melakukan yang tidak sesuai dengan makna reformasi misalnya pemaksaan kehendak dengan menduduki kantor suatu instansi, memaksa untuk mengganti pejabat, melakukan perusakan.
Makna reformasi berasal dari kata reformation bermakna make or become better by removing or putting right what is bad or wrong
Oleh karena itu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat:
1.      Adanya penyimpangan : korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.
2.      Gerakan reformasi dilakukan dengan cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini adalah pancasila. Tanpa adanya landasan ideologis tertentu maka gerakan reformasi akan mengarah kepada anarkisme, desintegrasi bangsa dan akhirnya jatuh pada suatu kehancuran bangsa, sebagaimana yang terjadi di Uni Sovyet dan Yugoslavia.
3.      Gerakan reformasi dilakukan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu dalam hal ini UUD sebagai sebagai kerangka acuan reformasi.
4.      Reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Perubahan dalam reformasi harus mengarah pada kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
5.      Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral sebagai manusia yang berketuhanan Yang Mahaesa serta terjaminnya persatuan bangsa.
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum
Agenda yang lebih kongkret yang diperjuangkan yang paling mendesak adalah reformasi bidang hukum. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa setelah peristiwa runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegakkannya semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan. Subsistem hukum tampaknya tidak mampu menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat dan yang berlaku hanya bersifat imperatif bagi penyelenggara pemerintahan. Namun hendaklah dipahami bahwa dalam melakukan reformasi tidak mungkin dilakukan secara spekulatif saja melainkan harus memiliki dasar, landasan serta sumber nilai yang jelas yaitu pancasila yang menjadi dasar cita-cita reformasi
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik
Landasan aksiologis (sumber nilai) bagi sistem politik Indonesia adalah terkandung dalam deklarasi bangsa Indonesia yaitu pembukaan UUD 1945 alinea IV: kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia ini dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh huikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerohanian nilai-nilai pancasila tersebut. Dalam realisasinya baik pada masa orde lama maupun pada masa orde baru negara mengarah pada praktek otoritarianisme yang mengarah pada porsi kekuasaan yang terbesar pada presiden.
Nilai demokrasi politik secara normatif dijabarkan pada pasal-pasal UUD 1945 yaitu: pasal 1 ayat (2); pasal 2 ayat (2); pasal 5 ayat (1); dan pasal 6 ayat (2)
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi
Tidak terwujudnya pelembagaan proses politik yang demokratis mengakibatkan hubungan pribadi merupakan mekanisme utama dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi dalam suatu negara. Kelamahan atas sistem hubungan kelembagaan demokratis memberikan peluang bagi berkembangnya hubungan antara penguasa politik dengan pengusaha. Sistem ekonomi Indonesia pada orde baru bersifar birokratik otoritarian yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan nasional hampir seluruhnya berada ditangan penguasa bekerjasama dengan kelompok militer dan kaum teknorat.
Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil bahkan penguasa
Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbaris pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:
1.      Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan
Dilakukan dengan program social safety net, yang populer dengan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS)
2.      Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi
Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha untuk itu pembenahan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian
3.      Transformasi struktur
Transformasi struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam negri ke orientasi ekspor. Dengan sendirinya intervensi birokrat yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan pribadi harus segera diakhiri.
Hak Asasi Manusia (HAM) diatur pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 (AMANDEMEN)
Hak-hak asasi manusia dibagi 6 macam :
a.       Hak-hak asasi pribadi (Personal Right) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak.
b.      Hak-hak asasi ekonomi (Property Right) yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjualnya serta memanfaatkannya.
c.       Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Right of Legal Equality)
d.      Hak-hak asasi politik (Political Right) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak untuk mendirikan partai politik
e.       Hak-hak asasi social dan kebudayaan (Social and Culture Right) misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan
f.       Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (Procedural Right) peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan nasional
Tujuan pembangunan nasional didalam GBHN telah digariskan yang unsurnya sebagai berikut:
1.      Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila
2.      Didalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat bersatu dan berkedaulatan rakyat
3.      Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram tertib dan dinamis
4.      Dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar